Bengkayang,info publik- Pj. Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman, S.IP.,M.Si bersama Kapolres Bengkayang, Danlanud HHS, Penghubung Dandim 1202 Skw, Perwakilan Kajari, Kepala OPD dan Pegawai dilingkungkan Pemkab Bengkayang melakukan olahraga bersepeda (Gowes), Jumat (13/11/2020).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Parpora ini mengambil start dari Rumah Singgah Covid-19, Rangkang dan finis dihalaman Kantor Bupati. Setelah beristirahat sejenak, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada peserta yang hadir.
Pj. Bupati menyebutkan, kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga kebugaran tubuh, apalagi ditengah kondisi saat ini. Ia pun mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti Gowes. Selanjutnya, Pj. Bupati berharap hal-hal positif seperti ini dapat diterapkan oleh masing-masing peserta agar selalu tetap sehat. . Sumber : Diskominfo & Humpro
BENGKAYANG, Info Publik -Plh. Bupati Bengkayang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 diruang Rapat DPRD Kabupaten Bengkayang menyampaikan Nota Pengantar Bupati Bengkayang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020. Rapat Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Fransiskus, S.Pd., M.Pd. bersama wakil ketua DPRD Jonedhi, S.Pi dan Esidorus, SP. dihadiri 20 orang anggota DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Bengkayang.
Dalam pidatonya, Plh. Bupati Bengkayang Obaja, SE., M.Si. mengatakan Perubahan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 merupakan siklus dari penganggaran daerah setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2020 dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dimana tujuan dari perubahan Kebijakan Umum APBD ini adalah untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran mendekati kondisi riil, baik pada akun Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
Tujuan lain untuk melakukan perubahan APBD adalah untuk menindaklanjuti terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi antar unit, organisasi antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam anggaran tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa secara khusus menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) yang sangat berpengaruh pada struktur APBD Tahun Anggaran 2020.
Perlu diketahui hal yang paling dalam penyampaian Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah tersampaikannya asumsi pada sisi Pendapatan, asumsi pada Sisi Belanja dan pada sisi pembiayaan yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Bengkayang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.(tbg/man/fdr)
Bengkayang, Info Publik. Pada hari Jumat tgl 4 Sept 2020 pkl 09 00 Tim Satgas Kecamatan Bengkayang telah dilaksanakan sosialisasi dan Edukasi Perbup Bengkayang Nomor 36 Tahun 2020 tentang penegakan Hukum dan Disiplin Protokoler Kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 di beberapa Wilayah Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.
Hadir dalam kegiatan tersebut :
Plt Kadiskes kab. Bengkayang Bp Agustinus C S.sos.MM.
Camat Bengkayang Bp D.Robinson S.sos.
Danramil 1202-01/Bky Kapt inf Asswani Kunto.
Kapolsek Bengkayang Ipda Rozehan.
Sekcam Bengkayang Bp Thomas Meidyo Putra S.sos.M.A.P.
Kapus Bengkayang Ibu Eny Nurmauly S,A.Md,Keb.
Kasi Trantib kec.Bengkayang Bp Flugensius.
Para Babinsa se kec.Bengkayang.
Para Babinkamtibmas se kec.Bengkayang.
Para Anggota BanPol PP Kec.Bengkayang
Lsm Wahana Visi Indonesia Bp Daniel
Kegiatan dilakukan di tempat umum toko toko,pasar warung kopi di pusat kota kabupaten Bengkayang dengan memberikan himbauan dan teguran kepada seluruh warga masyarakat yg tidak mematuhi Protokoler Kesehatan Covid-19.
Kegiatan sosialisasi Penegakan Hukum dan Disiplin Protokoler Kesehatan Covid-19 selesai pada pkl 10 45 dalam keadaan aman,tertib dan lancar.(sumber:Kec.Bengkayang/camat bengkayang/PPID Pembantu)
Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melaksanakan Pengambilan sampel Swab PCR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Lainnya yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dan Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Aula lantai V Kantor Bupati Bengkayang.
Pelaksanaan pengambilan sampel Swab PCR ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pada pasal 9 ayat 1 menyatakan “Pemerintah kabupaten/Kota yang belum memiliki Laboratorium PCR wajib mengirim uji sampel Swab PCR minimal 200 (dua ratus) per minggu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kesehatan”. Mengacu pada pasal ini sampel swab PCR dikirim ke Laboratorium Real Time Polymerease Chain Peaction (RT-PCR) Universitas Tanjung Pura untuk diuji minimal sebanyak 200 sampel.
Bengkayang, Info Publik. Selasa 01-09-2020, Direktur berserta Badan pengawas ,dan para Kabag ,kasi Pdam Bengkayang menyerahkan piala dan piagam penghargaan Award BUMD 2020 kategori bintang 3 dari seluruh PDAM se Indonesia, kepada PLH Bupati Bengkayang di ruang asisten III kantor satu atap Bengkayang.
Atas nama PDAM Bengkayang mengucapkan terima kasih kepada “pendiri” PDAM Bengkayang , para direktur yang sebelumnya, dan kepada Bapak PLH Bupati ketua badan pengawas berserta jajaran , segenap masyarakat khususnya pelanggan PDAM Bengkayang atas dukungan saran dan keritik sehingga mendapat penilaian baik dari pihak panitia penyelenggara. sehingga pada tanggal 27/8/2020 PDAM Kabupaten Bengkayang diberikan penghargaan TOP BUMD AWARDS 2020 di Jakarta, dari 200 BUMD yang ikut seleksi dan presentasi.(fb.PDAM Bengkayang)
BENGKAYANG, Info Publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bengkayang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Esidorus, S.P. bersama ketua DPRD Fransiskus, S.Pd., M.Pd. dan wakil Ketua DPRD Jonedhi, S.Pi. dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan Plh. Bupati Bengkayang Obaja, SE., M.Si. bersama Forkopimda.
Dalam pidato Bupati Bengkayang pada pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, Plh. Bupati Bengkayang Obaja,SE. M.Si, mengatakan persetujuan bersama merupakan persyaratan wajib untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Proses akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditandai persetujuan bersama merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas.
Pada kesempatan yang sama Plh. Bupati Bengkayang juga mengingatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat harus segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh kepala Organisasi Pemerintah Daerah.
Obaja, SE., M.Si. juga berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang bersama-sama menyikapi hasil temuan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Seperti diketahui laporan hasil pemeriksaan dijelaskan dalam 3 (tiga) dokumen atau buku yang disajikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam setiap hasil pemeriksaan yakni ;
Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019.
Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas sistem Pengendalian Intern.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019
BENGKAYANG, Info Publik. Plh. Bupati Bengkayang Obaja, SE., M.Si. rabu, 19 Agustus 2020 menyampaikan pendapat akhir Bupati Bengkayang terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari ;
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemajuan Kebudayaan Daerah
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Oganisasi Perangkat Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pajak.
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Jonedhi, S.Pi bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Fransiskus, S.Pd., M.Pd. dan Esidorus, S.P. dihadiri Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
Dalam Pendapat Akhir Bupati yang disampaikan Plh. Bupati Bengkayang, mengucapkan terimakasih kepada Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah menyampaikan laporan Pansus terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang pada hari rabu 10 Agustus 2020 yang lalu.
Plh. Bupati juga berterimakasih atas kerja keras semua pihak untuk kesempurnaan ke 6 (enam) Raperda ini.
Setelah mendengar Pendapat Akhir Bupati Terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah pada sidang Paripurna, dan mendapat persetujuan DPRD dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Persetujuan oleh Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Bersama Plh. Bupati Bengkayang.
pada kesempatan lain setelah Sidang Paripurna dihadapan wartawan Ketua DPRD Fransiskus, S.Pd., M.Pd. mengharapkan Pemerintah Daerah bisa menindaklanjuti Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati. Karena produk hukum tanpa aturan teknisnya maka akan sia-sia, katanya.
Tindaklanjut setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bengkayang, ke 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah ini akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Biro Hukum untuk mendapat Nomor Register untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Video Conference Tentang COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang, Dinas Komunkasi dan Informatika Kab. Bengkayang Bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
