Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Kepolisan Resor Bengkayang bersama Pemda Kabupaten Bengkayang, kemarin (28/5).
Kapolres Bengkayang AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto mengatakan, bahwa rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta saran dan pendapat demi kelancaraan pelaksanaan perayaan Idul Fitri 1440 H tahun 2019.
“Hari Raya Idul fitri bukan hanya hari besar umat muslim namun merupakan hari besar kita semua, karena kita Bengkayang keluarga besar yang saling menyayangi dan menghormati,” ucap Kapolres saat memberikan sambutan di Aula Polres Bengkayang, Selasa (28/5).
Berdarkan data yang dihimpun, kata Kapolres Bengkayang, bahwa setiap menjelang dan pasca Idul Fitri diperkirakan akan terjadi gejolak sosial dan ekonomi maupun peningkatan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
“Kepada instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, kami mengharapkan kerjasama terkoordinasi untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta upaya penanganan dan pemecahan masalah sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang merayakan lebaran,”ucap Kapolres.
Sementara itu Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, mengharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang untuk menyiagakan personilnya yang berada di puskesmas dari Kecamatan Jagoi Babang, hingga Sungai Raya selama operasi berlangsung.
“Siagakan Puskesmas dan personilnya terutama di jalur-jalur mudik dari Jagoi Babang hingga Sungai Raya selama operasi berlangsung,” ucap Wakil Bupati.
Pada Operasi Ketupat tahun 2019 kali ini Polres Bengkayang menyiapkan 3 Pos Pengamanan yang terletak di Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sungai Raya.
Sedangak untuk Pos Pelayanan, Polres Bengkayang menempatkan 2 lokasi yakni di Pantai Kura-Kura dan Pantai Samudera indah.
Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten, di ruang Rapat Bupati Bengkayang, Senin (27/5).
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot meminta agar setiap desa harus membuat profil desa. Profil desa tersebut guna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, termasuk potensi desa. Sehingga anggaran untuk program inovasi desa bisa terserap dengan baik, sesuai dengan kebutuhan desa dan tepat sasaran.
Hal itu yang disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada rapat koordinasi Tim Inovasi Desa kabupaten Bengkayang, di ruang rapat Bupati, Senin (27/5).
“Profil desa menjadi prioritas yang harus dibuat oleh desa. Dari situlah kita tahu desa itu berpotensi. Kekurangan dan kelebihan desa. Dari profil desa itulah kita tahu. Agar juga anggaran untuk inovasi desa itu lebih fokus pada kesejahteraan desa,” ujar Bupati.
Program Inovasi Desa ini kata Bupati, sangat membantu desa-desa dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa yang tentunya bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.
Selain itu juga, Bupati mengharapkan keterlibatan semua SKPD dalam mendukung, rangka mempercepat terlaksananya program inovasi desa.
Dalam mempercepat kemajuan desa kata Bupati, Desa harus memiliki pelaporan yang baik. Sehingga tidak memiliki kesulit. Karena dari itulah, desa harus melibatkan kepala dinas, lembaga masyarakat, dan media massa. Karena menurut Bupati, media merupakan peran penting dalam kemajuan sebuah desa.
“Media bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Itulah salah satu cara mempromosikan potensi yang ada di desa,” katanya.
Bupati juga menekankan, agar progam desa harus fokus terhadap satu program sehingga program tersebut bisa dikawal dan dilihat perkembangannya.
“Sebaiknya memang, program harus fokus satu. Misalnya pembuatnya sanitasi, ya harus fokus. Sehingga betul-betul terkontrol. Tidak adanya program ini program itu. Nanti malah tidak konsen. Anggaran pun yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran ,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPD2T , Dodorikus mengatakan, tujuan dari progam inovasi desa secara umum ialah untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas.
Selain itu juga, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif.
“Dinas PMPD2T bersama OPD terkait merupakan bagian dari Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Nanti kita yang sudah dibentuk akan melakukan pendampingan atau pembinaan baik pelaksanaan program, tenaga pendamping, anggaran sampai pada dana operasional dan administrasi program,” ujarnya.
Dijelaskan Dodorikus, Tim Inovasi Kabupaten merupakan pelaksana PID di tingkat kabupaten, TIK dibentuk dan diterapkan melalui SK Bupati dan berlaku selama satu tahun anggaran.
“Jadi ada beberapa anggota TIK yang terdiri dari perwakilan OPD, Akademisi, LSM, Pemerhati kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif. Itulah yang akan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap desa,” katanya.
Tim Inovasi Kabupaten yang sudah dibentuk diharapkan dapat berjalan efektif dalam memberi kontribusi guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dari pengelolaan dana desa ini dapat tercapai.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator P3MD-PID kabupaten Bengkayang, Martono bahwa bursa Inovasi Desa tahun 2018 dinilai cukup berhasil. Namun untuk tahun 2019 ini, PID membentuk kembali TIK untuk mengelola pengetahuan dan inovasi desa, dan peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya manusia (PSDM) terdiri dari pemerintah desa, dan kader desa.
“Desa harus bisa berinovasi, membuat capturing atau pendokumentasian. Kita berharap dengan telah dibentuknya TIK ini dapat memberikan perubahan bagi desa. Sehingga desa juga lebih optimal dalam memanfaatkan potensi desa yang ada,” ujarnya.
Martono menjelaskan, TIK tersebut dibagi menjadi dua kelompok kerja (Pokja) yaitu, Pokja PPID dan Pokja P2KTD. (Nar).
Kepala desa Sungai Duri, Rezza Herlambang mengatakan, dari desa sangat diuntungkan dengan adanya PID. Selama ini, kendala rendahnya efektifitas penggunaan DD salah satunya karena ada kesenjangan kualitas SDM desa desa tidak sama.
“PID sangat membantu desa dalam menggali potensi desanya yang mungkin belum tergarap maksimal akibat keterbatasan-keterbatasan SDM yang dimiliki oleh desa. Kita berharap dengan PID ini dapat membantu desa dalam berinovasi,” ujarnya.
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang kembali menggelar pelatihan tata kelola destinasi pariwisata bagi masyarakat pengelola objek wisata, yang ada di kabupaten Bengkayang.
Pelatihan lebih diperuntukkan untuk masyarakat atau desa yang memiliki destinasi wisata. Karena, pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari kompetibel-nya aspek atraksi, aksesbilitas dan amenitas dalam suatu destinasi pariwisata, serta sinkronisasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap tumbuhnya destinasi tersebut membutuhkan kemampuan tata kelola secara baik.
Foto bersama dalam kegiatan pelatihan Tata Kelola Pariwisata di Bengkayang, di Hotel Repo,Bengkayang.
Kepala Bidang Destinasi Pariwsata Disporapar Kabupaten Bengkayang, Frans Wijaya mengatakan, kemampuan sumber daya manusia kepariwisataan dalam mengelola daya tarik pada suatu destinasi memerlukan peningkatan kualitas secara kontinyu, melalui pelatihan-pelatihan kepariwisataan seperti yang dilakukan saat ini.
Merujuk pada hal tersebut kata Frans Wijaya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melalui dukungan kementrian Kepariwisataan Republik Indonesia melaksanakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata bagi Masyarakat Pengelola Objek Wisata di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019. Terlepas dari itu, Bengkayang merupakan kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata yang harus dikembangkan, sehingga harus betul-betul dikembangkan dan dikemas agar bisa menjadi daya tarik pagi wisatawan, tentu mendatangkan income bagi daerah.
“Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata ini dilaksanakan selama 3 hari kemarin, dari tanggal 22, 23 dan 24 Mei 2019, dengan jumlah 40 orang yang terdiri dari Kelompok sadar wisata dan masyarakat pengelola objek wisata,” ujarnya.
Kata Frans, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia kepariwisataan tentang arah kebijakan umum pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkayang. Kemudian, meningkatkan pemahaman tentang Sapta Pesona. Meningkatkan pengetahuan dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata di objek-objek wisata Kabupaten Bengkayang.
Selain itu juga, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam pemasaran industri kepariwisataan. Dan tata Kelola Finansial dan Kontribusi kepariwisataan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hal tersebut perlu kita lakukan bagi masyarakat yang mengelola objek wisata, atau kelompok sadar wisata. Sehingga dengan diberikannya pelatihan ini dapat membantu baik itu masyarakat atau desa yang mengelola wisata dapat memahami tata kelola pariwisata serta kontribusi nya untuk perekonomian,” ungkap Frans.
Dalam pelatihan tersebut, juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Ketua ASITA Kalbar, Asesor Kompeten Kepariwisataan, Kadis Porapar Bengkayang, dan Kepala BPKAD Bengkayang
“Narsum juga menyampaikan materi terkait dengan arah pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bengkayang. Dan sampai pada Tata Kelola Finansial dan Kontribusi kepariwisataan bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” cetusnya.
Frans berharap, melalui pelatihan tersebut dapat menambah ilmu bagi masyarakat pengelola objek wisata, sehingga dapat meningkatkan tata kelola destinasi kepariwisataan di masing-masing destinasi.
Kepala Desa Sungai Duri yang merupakan salah satu dari peserta pelatihan, Rezza Herlambang menyatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi desa-desa yang berminat untuk mengembangkan potensi wisatanya. Kemudian, materi yang disampaikan sangat berguna untuk diaplikasikan terutama mengenai manajemen dan sistem pemasaran destinasi wisata.
“Dengan adanya pelatihan ini desa yang punya destinasi wisata jadi lebih yakin dan percaya diri untuk mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan pemasukan asli desa, sekaligus ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Semoga kegiatan semacam ini bisa terus dilaksanakan karena manfaat nya sangat positif. Terimkasih kepada Pemda Bengkayang khusus nya dinas Porapar yg sudah memfasilitasi pelatihan ini,” ucapnya, Minggu (26/5).
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Murah Bagi ASN oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.
Kabar gembira bagi ASN dilingkungan Pemkab Bengkayang yang hingga saat ini belum memiliki rumah. Tak lama lagi, akan tersedia bagi ASN yang berminat untuk memiliki rumah dengan cara cicilan.
Perumahan murah dan terjangkau yang menjadi program Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Bengkayang mulai bulan ini dikerjakan.
Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot secara langsung meresmikan proses pembangunan dengan meletakkan batu pertama, Jumat (3/4) di Jalan Bukit Tinggi, Kelurahan Sebalo, Kota Bengkayang .
Meski unit yang dibangun masih terbatas, Bupati berharap agar upaya yang dilakukan pemerintah melalui instansi terkait dapat membantu para ASN yang saat ini belum memiliki rumah.
“Saat ini, memiliki rumah adalah sebuah kewajiban karena dari rumah lah pondasi awal pembangunan negara ini dimulai,” ungkapnya.
Menurut Kadis PRPLH, Drs. Lorensius, jumlah rumah yang akan dibangun untuk tahap awal 2019 ini berjumlah 78 unit yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang termasuk dalam perusahaan yang bergabung dengan lembaga REI (Real Estate Indonesia).
” hingga saat ini, berdasarkan data yang diperoleh dari BKDPSDM Bengkayang, masih ada 1000 lebih ASN yang belum memiliki rumah di Kota Bengkayang. Selain itu, target pembangunan 78 unit rumah tersebut bisa diselesaikan tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa ditempati,” ucap Lorensius.
Sementara untuk mendapatkan rumah yang dimaksud, Kabid Perumahan Rakyat, Yustina Ita Wurini, menghimbau kepada para ASN maupun tenaga honorer untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu serta melengkapi persyaratan yang ada. Sedikitnya ada 6 syarat yang mesti dilengkapi agar bisa memperoleh akad/perjanjian kredit dengan pihak bank Kalbar. Kemudian untuk pendaftaran dan syarat bisa datang langsung ke Dinas Perumahan Rakyat kabupaten Bengkayang.
“Angsuran dapat dilakukan selama 20 tahun atau 15 tahun, tergantung ASN/Honorer yang memilih,” jelas Yustina Ita Wurini.
Pembangunan rumah akan dibagi menjadi empat blok A, B, C dan D dengan konsep rumah yang sederhana namun tetap memperhatikan konsep ramah terhadap lingkungan. Terakhir, disampaikannya, bagi para ASN yang berminatemdaftarkan diri dapat mendatangi Kantor Dinas maupun Kantor Perwakilan Develover. ***
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang tahun 2018 terjadi defisit sebesar Rp 7,4 Milyar, hal itu yang disampaikan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd dalam sambutannya pada acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK RI, Selasa (4/12), di Aula II Lt.V Kantor Bupati Bengkayang.
Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK RI ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah di jalankan, sejauh mana progres yang dilakukan oleh Pemkab, serta faktor apa saja yang bisa menghambat ditingkat kabupaten.
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada tim KPK yang sudah datang di Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintergrasi di Kabupaten Bengkayang.
“Saya atas nama pemerintah mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah kami laksanakan. Program ini mendorong Penyelenggaraan pemeritah daerah yang lebih transparan, dan akuntabel,” ucap Bupati.
Bupati juga menyampaikan APBD Kabupaten Bengkayang tahun 2018, dari sisi pendapatan dialokasikan sebesar Rp 999,4 Milyar diantaranya dari PAD Rp 53,8 milyar (kontribusi PAD 5,48 persen dari total pendapatan), Dana Pertimbangan Rp 788,5 milyar (78,89 persen dari total pendapatan), serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 174 milyar.
“Sedangkan pengeluaran tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 1.024,8 milyar yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp 579,5 milyar, belanja langsung Rp 445,3 milyar, sehingga terjadi defisit anggaran APBD tahun 2018 sebesar Rp 7,4 milyar,” ujarnya.
Bupati Bengkayang menyadari masih banyak program-program yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pemeritah Kabupaten Bengkayang 2016-2021 yakni mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang sejahtera dan berdaya saing.
Sementara opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2017 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Semoga opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2018 yang akan diperiksa pada tahun 2019 nanti, Kabupaten Bengkayang bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” bebernya. Bupati juga meminta kepada Sekda selaku TAPD dan seluruh kepala OPD, untuk betul-betul memahami apa yang menjadi Evaluasi dan catatan Tim KPK RI.
Ketua Tim KPK RI Rusfian, tugas kami adalah melakukan koordinasi dan supervisi di daerah. Karena Misi kita melakukan Pencegahan Korupsi mendorong Pemkab untuk membangun sistem pencegahan bersama, dimulai dari FGD di tingkat Provinsi, dan kami juga untuk meminta pendapat kepada para penyidik kami apa saja yang menjadi masalah daerah sehingga terjadi tindak pidana korupsi.
“Karena di daerah masih banyak peluang- peluang untuk melakukan korupsi.Beberapa peluang yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah antara seperti, APBD dan Perijinan,” ujarnya.
Rusfian memgatakan, Korupsi bisa terjadi karena dua hal yakni
adanya Bad system dan Bad People.
“Kegiatan ini adalah pada prinsipnya mendukung rekomendasi KPK, terhadap upaya pencegahan Korupsi di Kabupaten Bengkayang,” ucap Anggota DPRD kabupaten, Edi A.
Perencanaan APBD menggunakan sistem e planning atau e budgeting agar dapat di pantau masyarakat, saat ini Pemda Bengkayang belum melaksanakannya. Pengawasan pengadaan barang dan jasa secara e procedurement.
“saat ini Pemda Bengkayang sudah mulai menerapkan, hanya Unit Layanan Pengadaan saat ini pegawainya masih dari lembaga teknis, kedepan sesuai rekomendasi KPK dibentuk ULP mandiri dan di permanenkan, sehingga pengelolanya dapat independent,” ucapnya.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), harus dilakukan secara transparan dan melalui teknologi informasi. Kemudian, Pengawasan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan terakhir untuk mencegah korupsi juga perlu memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Murah Bagi ASN oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.
P
anggal 2 Januari 2019
