Category Politik

Plt. Bupati : “Bayar Pajak Bukan Lagi Menjadi Hal Yang Menakutkan,”

HUMPRO Bengkayang, Bengkayang – Pemkab Bengkayang bersama Manejemen Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkayang, Selasa (15/10) menjalin kerjasama Pembayaran Pajak PBB-P2 Online di Ruang Pertemuan BPD. Kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Plt. Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos.

Melalui kerjasama ini pula, Plt. Bupati berharap agar pelayanan pembayaran pajak oleh masyarakat/wajib pajak semakin mudah, cepat dan praktis.

“Dengan pelayanan yang baik, membayar pajak bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat/wajib pajak tetapi menjadi sebuah kebanggaan,” ungkap Plt. Bupati.

Untuk menciptakan kondisi itu, diperlukan mode pelayanan yang baik, seperti membangun loket-loket pelayanan pajak yang nyaman dan indah di instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, akses internet yang lancar, serta layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi teknologi informasi.

Terakhir, Plt. Bupati berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya ketaatan membayar pajak secara tepat waktu karena pajak yang dibayarkan ini nantinya akan menjadi pendapatan penting daerah yang digunakan sebagai penopang jalannya pembangunan daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD, Pimpinan dan jajaran BPD, Kepala BPN, Notaris, PPAT, Camat Bengkayang dan Lurah Sebalo. (Rival/Humpro Bengkayang).

BENGKAYANG, Senin, 9 September 2019, Dalam sambutannya, saat melantik Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan Periode 2019-2024, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, meminta Anggota DPRD Bengkayang bisa bekerjasama dengan Pemkab.

Sambutan Gubernur Sutarmidji tersebut dibacakan oleh Plh Bupati Bengkayang. Agustinus Naon.

“DPRD harus memahami kedudukan, tugas, dan fungsi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan guna mewujudkan daerah yang maju, dan lebih sejahtera disertai dengan komitmen yang kuat, ketulusan serta visi yang jelas,” paparnya.

Kata Naon dalam sambutannya, kita telah simak bersama Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Penyampaian RAPBN 2020 pada tanggal 16 agustus 2020 yang lalu.

“Fokus Pemerintah pada saat ini adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” ungkap Gubernur Midji.

Kebijakan ini tentunya harus dijabarkan sampai tingkat pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan terkait hubungannya dengan kemitraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan fungsi DPRD,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD pada hakekatnya merupakan realisasi dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam bentuk reses yang kemudian diusulkan dalam perencanaan pembangunan, dengan fokus utama percepatan pengentasan kemiskinan di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang optimal mekanisme idealnya harus melalui sistem perencanaan pembangunan yang benar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pada Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Desa/Kelurahan sampai Kabupaten Bengkayang.

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan peran dan fungsinya masing-masing.

“Akhirnya, saya ingin mengajak para anggota DPRD terpilih untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk peduli terhadap perlindungan ekosistem. Pada musim kemarau tahun ini telah kembali terjadi kebakaran lahan dan kelangkaan ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” papar Naon.

Kejadian ini tidak hanya merugikan dan menurunkan kualitas hidup kita, juga menyangkut integritas Pemerintah Daerah, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Barat dalam menjaga ekosistem. Pemulihan ekosistem yang rusak jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan menjaganya supaya tetap lestari. Oleh karena itu, jadilah duta untuk kelestarian lingkungan bersinergi dengan berbagai pihak,” pungkasnya

Turut hadir pada Rapat Paripurna DPRD Bengkayang masa jabatan 2019-2024, Drs. Jacobus Luna, M.Si selaku Bupati pertama Kabupaten Bengkayang ,bersama Wakil Bupati pertama, Drs. Moses Ahie, M.Si. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD pertama, Drs. Hendrikus Klemen, Ketua DPRD termuda pada periode pertama, Petrus SA, SH. Anggota DPRD periode pertama hingga periode 2014-2019.

Fransiskus, M.Pd (Gerindra) dan Jonedhi, S.Pi (Demokrat) bertindak sebagai Pimpinan Sidang Sementara DPRD Kabupaten Bengkayang Pada Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Bengkayang periode 2019-2024.

Anggota DPRD Kab. Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 yg dilantik berdasarkan Daerah Pemilihan Legislatif pada Pemilu 2019, sbb :

Dapil Bky 1 : Sahran, S.Pd.i ( PKB ),Umar, SM ( GERINDRA ),Timotius Jono ( PDI P ),Agnes Ami, S.Pd ( GOLKAR ),Sarina, S.Pd ( NASDEM ),Anwar Alamsyah, ST ( HANURA ),Ir. Martinus Khui ( DEMOKRAT ).

Dapil Bky 2 :Debit, SH ( GERINDRA ),Fransiskus, M.Pd ( GERINDRA ),Esidorus, SP ( PDI P ),Kristina Dewi, A.Md ( GOLKAR ),Supriyadi, A.Md ( NASDEM ),Deo Rajiman, S.Pd.K ( PERINDO ),Yahuda, A.Md ( HANURA ),Jonedhi, S.Pi ( DEMOKRAT ),Riyadi ( DEMOKRAT )

Dapil Bky 3 :Asy’Ari, S.Pd.i ( PKB ),Iin Parlina ( GERINDRA ),Nikolas, SH ( PDI P ),Tony Pangeran ( GOLKAR ),Rudi Hartono, SH ( NASDEM ), Farman ( PERINDO ), Zulkifli ( DEMOKRAT )

Dapil Bky 4 :Antonius ( GERINDRA ),Kristina ( PDI P ),Drs. Kristianus Anyim, M.Si ( GOLKAR ),Arniati ( NASDEM ),Ratius ( PERINDO) Badaruddin, SH ( HANURA ),Frengki Pabayo ( DEMOKRAT ).(release/Fdr/AR)

BENGKAYANG Selasa (30/7/2019)- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Bengkayang resmi mengumumkan dan menetapkan kursi dan calon terpilih DPRD kabupaten Bengkayang tahun 2019, periode 2019-2024 hasil dari pemilu 17 April 2019 lalu yang sempat tertunda beberapa Minggu, dan akhirnya KPU Kabupaten Bengkayang resmi menetapkam perolehan kursi dan calon terpilih anggota legislatif bertempat di Aula Lantai II Hotel Lala Golden Bengkayang.

Pada penetapan perolehan suara calon anggota DPRD terpilih, ada lima Partai Politik (Parpol) dihapus karenakan, selain tidak menyerahkan Laporan Penerima Penyerahan Dana Kampanye (LPPDK) kelima parpol itu juga tidak memperoleh kursi legislatif.

Ketua KPU kabupaten Bengkayang Musa Jairani mengatakan,”Dalam rapat pleno terbuka tersebut yang dilakukan pada hari ini, proses pelaksanaan sudah berjalan dan di sahkan, tidak ada tanggapan maupun keberatan dari peserta rapat Pleno. Namun proses pelaksanaan, kami tidak ikut sertakan lima Partai Politik dikarena kan sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 pasal 35 ayat (3) bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pengiriman dan pengeluaran dana kampanye maka tidak diikutsertakan, dalam penghitungan kursi dan calon terpilih. Hal itu juga ditegaskan dalam surat dinas ketua KPU RI nomor 1010 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2019,” tegas Musa.

Kemudian kata Musa, ada Enam Parpol yang tidak masuk hitungan penetapan karena selain tidak mendapatkan kursi kelima parpol tersebut juga tidak melaporkan LPPDK dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Enam Parpol yang gagal peroleh kursi di DPRD Bengkayang tersebut yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, PKPI, PPP dan PAN.

Selanjutnya, dari empat daerah pemilihan tersebar di 17 kecamatan di kabupaten Bengkayang, total keseluruhan perolehan suara calon legislatif pemilu tahun 2019 adalah sebanyak 133.178 suara.

Perolehan suara itu dengan rincian khusus peroleh suara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Satu meliputi Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung dan Suti Semarang sebanyak 31.826 suara.

Perolehan suara khusus Dapil Dua meliputi Kecamatan Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Siding dan Jagoi Babang sebanyak 45.001 suara. Dapil Tiga meliputi Kecamatan Capkala, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan sebanyak 26.644 suara dan Dapil Empat meliputi Kecamatan Samalantan, Monterado dan Lembah Bawang sebanyak 29.707 suara.

Untuk periode 2019-2024 jumlah kursi DPRD Kabupaten Bengkayang sebanyak 30 kursi, dengan perwakilan perolehan kursi terbanyak yaitu Partai Gerindra sebanyak lima kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 21.213, Demokrat sebanyak lima kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 20.200, PDIP peroleh empat kursi dengan jumlah suara sah 20.270, Partai Golongan Karya (Golkar) emapt kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 14.957, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) empat kursi dengan jumlah suara sah 14.415, Partai Persatuan Indonesia tiga kursi dengan jumlah perolehan suara 11. 580, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tiga kursi dengan jumlah perolehan suara sah 9.308, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 kursi dengan jumlah suara 6.497.Setelah ditetapkan, 30 calon terpilih DPRD kabupaten Bengkayang akan dilantik pada bulan September mendatang.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd didampingi Wakil Bupati dan Kepala SKPD menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bengkayang, Senin (27/5) di Ruang Sidang DPRD Bengkayang.

Rapat Paripurna yang dihadiri 16 Anggota DPRD (dari 30) ini terkait Pandangan Umum Fraksi yang ada, kecuali Fraksi Hanura atas Nota Pengantar Bupati Bengkayang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

Dari pantauan langsung, salah satu fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan yang dipercayakan kepada Eddy A.,SH menyampaikan beberapa hal terkait agenda rapat. Diantaranya, belum diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI atas Laporan Penggunaan Keuangan Pemda Bengkayang Tahun 2018.

“Namun berdasarkan informasi sementara yang diperoleh dari Kepala BPKAD, Laporan Keuangan Pemda Bengkayang masih bertahan pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ungkap Eddy.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Eddy berharap agar Bupati memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, khususnya sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.

Sementara, pandangan umum dari Fraksi lain seperti Demokrat, Gerindra, Nasdem, Golkar, Bersatu berharap selain memperbaiki kelemahan yang ada, salahagar Pemda Bengkayang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Adapun target PAD tahun 2018 adalah sebesar Rp.62.596.346.652 namun yang tercapai hanya sebesar Rp.50.525.040.721. (Krisantus/Humpro Bky).

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu kembali pasca pemilu 17 April 2019 lalu, di kabupaten Bengkayang.

Menurutnya, meskipun ada pemilu yang harus melakukan pemilihan suara ulang di Bengkayang (25/4) adalah hal yang biasa. Tidak perlu dipermasalahkan.

“Persoalan PSU adalah hal yang biasa dalam proses demokrasi. Tidak perlu lagi di permasalahkan,” ujarnya, Jumat (26/4).

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali membangun daerah.

“Memajukan sebuah daerah yang didalamnya penuh dengan keberagaman perlu persamaan persepsi, pandangan ide dan gagasan,” ujarnya.

Yang paling penting kata Gidot , siapapun yang terpilih sebagai Presiden, anggota legislatif Kabupaten Bengkayang hingga DPR RI itu adalah pilihan rakyat. “Pemilu ini sebenarnya berlatih untuk bersaing. Yang menang dihormati, yang belum ya bersabar,” katanya.

Gidot menambahkan, semua proses demokrasi harus serahkan seluruhnya kepada Penyelenggaraan Pemilu. Apapun hasilnya agar tetap aman, damai dan sejuk, serta kondusif.

“Kita jaga terus kabupaten Bengkayang, jangan sampai ada gaduh-gaduh. Biar tempat aman dan kondusif. Biar menjadi harapan kita kedepan Bengkayang sejahtera dan berdaya saing,” tambahnya.

Terakhir, Gidot menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI-Polri dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Bengkayang, sehingga semuanya berjalan dengan aman.

Pemkab Bengkayang menggelar pameran Gebyar Ulang tahun Ke-20 Kabupaten Bengkayang, Senin (22/04/2019).

Dalam pembukaan HUT Ke-20 tersebut, dirangkai dengan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Bengkayangdengan Aksaramaya dan launching dua kegiatan yaitu zero waste programe bagi ASN Kabupaten Bengkayang dengan tema mari memakai alat bekal dan dan minum yang sehat dan I-Bengkayang.

Direktur Aksaramaya, Sulasmo menyampaikan I-Bengkayang Aplikasi membaca yang di luncurkan melalui dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bengkayang dan I Bengkayang sendiri memuat buku bacaan yang dapat didalamnya banyak informasi.

“I-Bengkayang dapat di download melalui aplikasi smartphone masing-masing, dengan aplikasi ini memudahkan khususnya warga masyarakat Bengkayangmengakses informasi yang update dan benar untuk dimanfaatkan buat Kabupaten Bengkayang itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, Bupati BengkayangSuryadman Gidot, M.Pd menyambut baik terselengarannya pameran karena sebagai ajang informasi dan publikasi hasil pembangunan dan pelayanan publik yang telah di laksanakan pemerintah kabupaten Bengkayang.

“Disamping untuk mensosialisasikan program dan hasil pembangunan di masing masing OPD maupun di pihak swasta dimaksud untuk memberi inspirasi, juga untuk menggalang dan meyatukan semagat juang masyarakat Kabupaten Bengkayangyang lebih baik,” katanya.

Bengkayang, Dua hari pasca pemungutan suara, pemilu 2019 Presiden dan Legislatif 17 April 2019 kemarin, Bawaslu menerima setidaknya ada empat TPS yang ada di Kabupaten Bengkayang akan terpaksa kembali melakukan pemungutan suara ulang (PSU), atau pencoblosan.

Pemungutan suara ulang ini karena terdapat beberapa pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Namun memberikan hak pilih.

“Ada orang yang tidak terdaftar Di DPT atau DPTb. Dia hanya memiliki KTP elektronik, tapi bukan domisili setempat . Tapi diberi surat suara,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkayang, Yosef Harry Suyadi, Jumat (19/4).

Adapun laporan yang masuk di Bawaslu sampai pada hari ini, yaitu potensi pemungutan suara DPD untuk TPS 29, yang berada di desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, kata Harry akan dilakukan
PSU Di TPS 6 Desa Rumajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, untuk pemilihan Presiden dann Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI.

“Dan untuk PSU juga di lakukan di TPS 10 Desa Ke, Kecamatan Sanggau Ledo. Yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI,” ucapnya.

Selain di tempat tersebut, juga terdapat di TPS 005 desa Sango, Kecamatan
Sanggau Ledo. Yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten.

“Bawaslu merekomendasikan untuk PSU,” ujarnya.

Sejauh ini, terkait pelanggaran lainnya tidak ditemukan. ” Untuk Bengkayang selain yang tadi. Aman semuanya,” katanya.

Sementara untuk jadwal melakukan pencoblosan ulang, KPU Kabupaten Bengkayang belum menerima jadwal dari KPU RI. Dan KPU juga baru menerima satu yang PSU.

“rekom Bawaslu baru satu yang PSU di TPS 29 Karimunting. Untuk jadwal ditentukan KPU RI, dan kami belum terima jadwal,” ujar Ketua KPU kabupaten Bengkayang, Musa Jairani.

Terkait keamanan pemilu di Bengkayang, Kapolres Bengkayang AKBP Yos Guntur Fauris Susanto .mengatakan, hingga hari ini Bengkayang tetap aman terkendali.

“Kondisi Bengkayang dalam keadaan aman. Baik sebelum dan setelah pemungutan suara,” ujarnya.

Polres Bengkayang menjamin keamanan pemilu, karenanya ada 355 personil Polres Bengkayang yang telah dikerahkan dalam pengamanan di tempat pemungutan suara, kemarin.

Kapolres Bengkayang, AKBP Yos Guntur Fauris Susanto mengatakan sampai hari ini kondisi dan situasi pasca pemilu di Bengkayang masih dalam keadaan yang aman dan damai.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan sejuk di bumi sebalo Bengkayang.

Lima hari jelang pemungutan suara, 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang mulai melakukan Pendistribusian logistik di sejumlah kecamatan daerah sulit di kabupaten Bengkayang, Jumat (12/4).

Pendistribusian perdana KPU secara simbolis melakukan pelepasan, di depan Gudang KPU, Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

Pelepasan logistik perdana juga disaksikan oleh pihak kepolisian, yang dihadiri oleh Waka Polres Bengkayang , Pihak TNI, dan Bawaslu.

Logistik pemilu akan di distribusikan ke Enam Kecamatan yang ada di Bengkayang, dengan moda transportasi sebanyak 17 truk akan di sebarkan ke tingkat PPK. Ke Enam kecamatan yakni,
kecamatan Ledo ada 4 truk , Sanggu Ledo 3 truk, Suti Semarang 2 truk, Tujuh Belas 3 truk, Seluas 3 truk dan Siding 2 truk.

Masing-masing truk berisi 80 kotak suara dengan total surat suara sesuai jumlah yang ada di daftar pemilih tetap. Sesuai dengan jadwal, setelah logistik masuk di tingkat kecamatan, maka akan Logistik Pemilu dari PPK ke PPS akan di kirim pada tanggal 15 April 2019.

Sementara untuk pengawalan Polres Bengkayang sudah mengerahkan belasan personil Polisi dengan senjata lengkap.

Ketua KPU kabupaten Bengkayang, Musa Jairani mengatakan, pendistribusian perdana akan dilakukan pada enam kecamatan yang di anggap wilayah sulit di Kabupaten Bengkayang.

“Target kita hari ini enam kecamatan, ya semoga cuaca mendukung sehingga pendistribusian bisa dilakukan dengan lancar. Mengingatkan beberapa wilayah yang sangat sulit,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pendistribusian khusus di kecamatan Suti Semarang akan membutuhkan tiga kali mode transportasi. Karena harus melewati jalur air.

Tiga jalur transportasi yaitu Darat, Air, dan darat lagi. ” Dari Bengkayang mengunakan truk sampai ke teher atau pelabuhan Ledo, dan kemudian dipindahkan ke motor air dari Ledo menuju ke Kendaik. Waktu tempuh jalur iar atau sungai diperkirakan lima jam, dan sampai di dusun Kendaik, Desa Cempaka Putih akan di angkut mengunakan transportasi roda dua, oleh masyarakat setempat. Ini tentunya butuh kehati-hatian, mengingat juga cuaca yang bisa saja berubah,” ungkapnya.

Pendistribusian ke wilayah Suti Semarang kenapa tidak lewat jalur darat kata Musa, jauh hari KPU sudah melakukan survey bahwa tidak memungkinkan untuk semua dilakukan lewat jalur darat.

” Jikapun dipaksakan kita khawatir ada kendala dijalan. Kita tetap memperhatikan dari segi keamanan logistik. Makanya kami memutuskan untuk lewat jalur sungai. Yang walaupun nantinya juga melalui jalur darat. Tapi sudah dekat,” kata Musa.

Setelah logistik sampai di Dusun Kendaik, akan diangkut lagi mengunakan transportasi roda dua. Artinya akan menggunakan ojek motor.

“kita menggunakan warga setempat. Karena mereka lebih paham situasi dan medan disana,” bebernya.

Sementara untuk Kecamatan Siding dan kecamatan lainnya, kata Musa juga sudah melakukan survei. Dari survei yang sudah dilakukan, untuk Siding sudah bisa dilakukan melalui jalur darat sampai pada kantor kecamatan.

” Dan besok harinya untuk desa yang sangat sulit akan didistribusikan oleh PPK kecamatan Siding,” ucapnya.

Musa menambahkan, untuk pengiriman logistik tahap kedua dan ketiga akan dikirim Ke sebelas kecamatan di Kabupaten Bengkayang, pada esoknya tanggal 13-14 April.

“Kami optimis hari ini logistik sampai ditujuan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Suti Semarang, Rudi Hartono mengatakan, hampir semua desa di Kecamatan Suti Semarang berada diwilayahnya yang sangat sulit, dengan akses yang ekstrim.

“Tentu ini perlu ke waspadaan, sehingga logistik pemilu dapat tercapai. Mengingatkan banyaknya kotak suara yang dibawa. Kita juga akan dikawal oleh pihak kepolisian, semoga semuanya lancar,” ujarnya.

Kabag Ops Polres Bengkayang, Paino mengatakan untuk pengawalan logistik ke PKK akan dikawal oleh Polsek kecamatan setempat. Apabila masih ada kekurangan personil, di Polres sudah siap membantu yang standby di KPU. Polres Bengkayang juga menambahkan satu pleton personil.

“Kita tetap melakukan pengawalan se maksimal mungkin. Baik kehati-hatian dijalan, keamanan barang logistik. Kita juga sudah antisipasi setiap kotak suara dengan plastik apabila hari hujan. Kita sudah antisipasi hal itu supaya dalam menyalurkan logistik hingga sampai ke PPS dalam keadaan utuh dan tanpa kendala,” tegasnya.

Dilansir dari www.setneg.go.id,  Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan Presiden ini ditandatangani Presiden pada tanggal 8 April 2019.

Sumber : www.setneg.go.id

Adapun dasar hukum penetapan Keputusan Presiden ini antara lain tercantum dalam diktum menimbang yaitu bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai produk hukum ini dapat diakses pada laman www.setneg.go.id di menu produk hukum, JDIH (Keputusan Presiden) atau di https://jdih.setneg.go.id. (RED/Hukum – Humas Kemensetneg)