Pendapat Akhir Bupati Terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Bengkayang
BENGKAYANG, Info Publik. Plh. Bupati Bengkayang Obaja, SE., M.Si. rabu, 19 Agustus 2020 menyampaikan pendapat akhir Bupati Bengkayang terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari ;
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemajuan Kebudayaan Daerah
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Oganisasi Perangkat Daerah.
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pajak.
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Jonedhi, S.Pi bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Fransiskus, S.Pd., M.Pd. dan Esidorus, S.P. dihadiri Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
Dalam Pendapat Akhir Bupati yang disampaikan Plh. Bupati Bengkayang, mengucapkan terimakasih kepada Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah menyampaikan laporan Pansus terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang pada hari rabu 10 Agustus 2020 yang lalu.
Plh. Bupati juga berterimakasih atas kerja keras semua pihak untuk kesempurnaan ke 6 (enam) Raperda ini.
Setelah mendengar Pendapat Akhir Bupati Terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah pada sidang Paripurna, dan mendapat persetujuan DPRD dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Persetujuan oleh Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Bersama Plh. Bupati Bengkayang.
pada kesempatan lain setelah Sidang Paripurna dihadapan wartawan Ketua DPRD Fransiskus, S.Pd., M.Pd. mengharapkan Pemerintah Daerah bisa menindaklanjuti Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati. Karena produk hukum tanpa aturan teknisnya maka akan sia-sia, katanya.
Tindaklanjut setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bengkayang, ke 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah ini akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Biro Hukum untuk mendapat Nomor Register untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.