Bupati Bengkayang Buka Forum Konsultasi Publik KLHS RPJPD Dan Ranwal RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045

Bengkayang – Forum Konsultasi Publik KLHS RPJPD Kabupaten Bengkayang ini terselengara di pada Senin (11/12/2023) yang di hadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD Kabupaten Bengkayang, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita/Pemuda Kabupaten Bengkayang, Tim Penyusun KLHS RPJPD dan Ranwal RPJPD dari Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan ini merupakan amanat Pasal 22 Ayat (1) hingga Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan dan bertujuan untuk memperoleh saran masukan penyempurnaan KLHS RPJPD dan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2045.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkayang pada dokumen RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025 yang telah dilakukan analisa berdasarkan target dan capaian serta factor pendorong dan penghabat di tiap indicator dapat disimpulkan bahwa periode RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2011-2015 rata-rata capaian sebesar 66,13% dengan predikat RENDAH dan periode RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 rata-rata capaian sebesar 69,46% dengan predikat SEDANG sedangkan RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 rata-rata capaian sebesar 86,10% dengan perdikat TINGGI.

Jadi dilihat secara keseluruhan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025 dengan rata-rata capaian kinerja 4 periode RPJPD sebesar 73,90% dan masuk dalam predikat SEDANG.

Dari hasil itu Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E.,M.M meminta untuk mendorong kinerja PRJPD tahun berikutnya menjadi predikat TINGGI perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk mengubah paradigm pembangunan yang dulunya reformatif menjadi transformatif.

Menilik draft ranwal RPJPD Provinsi Kalimantan Barat di QBU Resort pada tanggal 15 november 2023 kemaren bahwa Kalbar akan menjadi lokasi prioritas pembangunan kawasan industry hijau, kawasan industry alumina dan loga lainnya, kawasan perbatasan dan tak lupa pembangunan simpul transportasi serta pemanfaatan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I.

Bupati Bengkayang mengatakan “kita harus segera tangkap, untuk dapat melakukan pembangunan Kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang”.

Dan yakin juga percaya bahwa melalui forum konsultasi public KLHS RPJPD dan Ranwal RPJPD Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2045 kita dapat mewujudkan cita-cita pembangunan Bengkayang 20 (dua puluh) tahun kedepan, sehingga dapat mewujudkan Bengkayang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. (Diskominfo Bengkayang/RT)

Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045

Bengkayang – Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang mengadakan Konsultasi Publik ke-1 Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Bupati Bengkayang pada hari senin, 16 Oktober 2023. KP 1 KLHS RPJPD ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan KB, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kominfo, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perkimplh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tim Ahli dari LPPM Untan yang sekaligus menjadi pemateri pada kegiatan ini. Diketahui bahwa dalam penyusunan KLHS RPJPD ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan KLHS RPJPD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. Dimana Konsultasi Publik Ke-1 ini bertujuan sebagai upaya merumuskan strategi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dari Pepres 50 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dari Pepres 50 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta diperjelas dalam Dokumen Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022 oleh Badan Pusat Statistik.

Terdapat 17 TPB yang di pecah mejadi 215 indikator yang bisa diaplikasikan di Kabupaten Bengkayang. Indikator inilah yang diharapkan dapat disampaikan OPD dalam waktu singkat mengingat kontrak pekerjaaan juga akan berakhir pada pertengahan November.  

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkayang 2024

Bengkayang – Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Forum Konsultasi Publik ini yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkayang digelar di Aula II Kantor Bupati Bengkayang pada Selasa (7/2/2023).

Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024.

Tahapan ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan sebelum diadakannya Musrembang RKPD Kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan Musrembang RKPD Kabupaten.

Dalam arahannya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, SE.,MM., mengingatkan kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang menghadiri Forum Konsultasi Publik ini untuk berfokus pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Sinergitas, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan”, tuturnya.

“Tidak ada lagi perangkat daerah yang pasif menunggu perintah dan ego sektoral. Optimalkan sumberdaya yang ada untuk bekerja sama meraih tujuan pembangunan daerah”, tambahnya lagi. (Diskominfo BKY/IC)