Bupati Bengkayang Pimpin Rapat Koordinasi Implikasi DTSEN terhadap Kebijakan Bansos dan Iuran Jaminan Kesehatan

by Fariz Sosial

Bengkayang – Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempercepat pendalaman dan validasi data kesejahteraan masyarakat dalam rangka tindaklanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Rakor yang digelar di Ruang Rapat Bupati, pada Jumat, (19/09/2025), ini dipimpin secara langsung oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E.,M.M.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah sebuah basis data terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi keluarga. Data ini menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos), subsidi, dan jaminan kesehatan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan DTSEN, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal atau salah menerima bantuan.

Dalam arahannya, Bupati Bengkayang menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memfinalisasi dan memvalidasi data tersebut. “Kita perlu kerja keras jadi datanya final dan valid,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat paling bawah untuk mempercepat proses. “Kita bisa kerja sama dengan desa dan kelurahan. Supaya bisa jalan dengan cepat, terarah, dan terukur. Agar DTSEN ini benar-benar jalan. Semua kita bisa bergerak agar semua ini bisa cepat berjalan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan agar seluruh langkah operasional harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. “Kita harus tindaklanjuti Inpres mau pun Permen terkait” pesannya. Ia kembali menegaskan bahwa kehadiran DTSEN sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan publik, khususnya bansos dan jaminan kesehatan, benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.

Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung percepatan implementasi DTSEN di Kabupaten Bengkayang, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. (Diskominfo Bengkayang/RT)