Category KEBANGSAAN DAN POLITIK

Bengkayang – Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Bupati Bengkayang mengukuhkan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2026-2029 di Aula Terbuka Kantor Bupati Bengkayang, pada Jumat (24/07/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Sebastianus Darwis,S.E.,M.M., menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan amanat Peraturan Mendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan di Daerah.

“FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan,” ujar Bupati.

Dijelaskan, saat ini terdapat 18 etnis yang masuk dalam kepengurusan FPK Kabupaten Bengkayang. Forum ini memiliki tugas menjaring aspirasi masyarakat, menyelenggarakan dialog, melakukan sosialisasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi kepada Bupati.

Bupati berharap FPK dapat menjalankan integrasi masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis tanpa menghilangkan identitas masing-masing dalam bingkai NKRI. Ia juga mengingatkan pentingnya pembinaan hingga tingkat kecamatan dan desa demi mempererat persatuan di tengah perbedaan.

“Saya harapkan saudara mulai menyesuaikan diri, menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan etika, bersifat jujur dan terbuka dalam melaksanakan tugas,” pesannya.

Acara diakhiri dengan ucapan selamat kepada pengurus FPK yang baru dikukuhkan. Mari bergandengan tangan, bersatu padu membangun Bengkayang menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. (Diskominfo Bengkayang/RT)

Apel Kebangsaan Tahun 2025 di Kabupaten Bengkayang, Kamis, 25 September 2025. Berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bengkayang.

#apelkebangsaan#bengkayang#kabupatenbengkayang#diskominfobengkayang

Bengkayang – Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (01/09/2025) ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkayang Drs. H. Syamsul Rizal, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah Republik Indonesia khususnya untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, forum ini juga sebagi bukti Pemerintah Kabupaten Bengkayang terbuka terhadap setiap aspirasi serta membuka ruang dialog untuk masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bengkayang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum dialog ini. Beliau menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Forum ini menjadi media bagi perwakilan masyarakat dari Gabungan Ormas, OKP, dan BEM Kabupaten Bengkayang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan mereka. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:

1. Permintaan agar Pemerintah segera menyikapi Undang-Undang terkait perampasan aset.
2. Evaluasi terkait Satgas PKH untuk keadilan masyarakat.
3. Percepatan pembuatan regulasi terkait PETI dan WPR/IPR di daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Penolakan terhadap kenaikan tunjangan/penghasilan anggota DPR-RI.
5. Permintaan klarifikasi terkait isu kenaikan PBB di Kabupaten Bengkayang.
6. Permintaan sosialisasi menyeluruh mengenai rencana pembangunan PLTN.
7. Perlunya pelibatan Ormas dalam setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten.
8. Transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Perbaikan layanan publik.
10. Seruan agar TNI dan Polri senantiasa berpihak kepada rakyat.

Merespons aspirasi tersebut, Wakil Bupati Bengkayang menyatakan bahwa poin-poin yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan yang krusial bagi Pemerintah Daerah.

Puncak dari kegiatan ini adalah penandatanganan Deklarasi Bersama Seluruh Elemen Masyarakat Kabupaten Bengkayang. Deklarasi yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Danlanud, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, serta puluhan pimpinan Ormas, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini berisi lima komitmen utama:

1. Mengutamakan persatuan, kedamaian, dan ketertiban.
2. Menyampaikan pendapat secara damai, tertib, dan bermartabat.
3. Menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, dan tindakan anarkis.
4. Menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah dan dialog.
5. Menyerukan masyarakat untuk tetap tenang, saling menghormati, dan menjaga keamanan.

Deklarasi ini menjadi bukti komitmen kolektif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan Kabupaten Bengkayang, menegaskan bahwa segala bentuk aspirasi akan disalurkan melalui jalur dialog yang santun dan beradab, serta menolak segala cara yang dapat menimbulkan gejolak.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun kepercayaan antara Pemerintah Daerah dengan seluruh lapisan masyarakat, demi terwujudnya pembangunan yang harmonis dan berkeadilan di Kabupaten Bengkayang. (Diskominfo Bengkayang/MR/RT)