Category: KEPEGAWAIAN

Pj. Bupati Bengkayang membuka kegiatan paparan rencana kerja tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

HUMPRO Bengkayang, Info Publik – Penjabat Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman, S.IP.,M.Si, Kamis (15/10) membuka kegiatan paparan rencana kerja tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diiukuti oleh Sekretaris OPD dan Pengurus Barang di Aula V Kantor Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Yohanes Budiman mengaku cukup terkejut karena semenjak Kabupaten Bengkayang berdiri hingga sekarang belum ada diterbitkan Peraturan Bupati sebagai Pedoman Penghapusan Barang. Bayangkan tahun berapa Bengkayang ini berdiri, nah selama itu terjadi akumulasi barang-barang yang dibeli dalam jangka waktu tertentu yang seharusnya sudah layak dihapus masih banyak tumpukan barang rongsokan yang masih berada ditempat kerja.

“Itu salah satu indikator yang paling kasat mata kalau mau melihat penataan aset di Bengkayang,” ungkapnya.
Nah, dari temuan BPK contoh masih ada 1000 sekian persil tanah yang menjadi aset Bengkayang yang belum disertifikatkan. Itu untuk skala besarnya. Belum lagi kita bicara tentang misalnya penertiban kendaraan dinas. Saya kemarin diberi pinjaman kendaraan dinas yang saya lihat platnya plat B, setelah diselidiki kendaraan tersebut tidak tahu asal usulnya. Itu merupakan salah satu contoh pengelolaan asset yang amburadul.

“Mulai minggu ini Saya mau cek nanti di OPD satu persatu apakah ada kendaraan dinas yang masih berhutang pajak, karena yang Saya tahu setiap OPD memiliki anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas,”

“Jangan sampai kita menyuruh masyarakat membayar pajak sementara kita sendiri tidak memberi contoh yang baik,” tegas Yohanes.

Belum lagi jika membicarakan kendaraan dinas yang dibawa pulang kemudian BPKB nya juga dibawa pulang. Bayangkan, bisa saja kalau orang punya niat jahat kemudian dilelangnya kendaraan dinas yang notabenenya aset milik Pemda Bengkayang, bisa saja terjadi. Atau misalnya, cerita disalah satu Kabupaten dimana kendaraan dinas digunakan untuk mengangkut sesuatu yang illegal dan itu ditangkap oleh pihak berwenang. Itu artinya penataan asetnya masih sangat amburadul.

Pj. Bupati juga mempertanyakan, sudah tertibkah para Sekretaris di OPD untuk menertibkan kartu inventaris barang disetiap ruangan atau jangan-jangan nda ada atau tidak pernah diperbarui. Sementara diketahui bersama, itu adalah tanggungjawab Kepala OPD yang secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris yang bertanggungjawab terhadap Pengurus Barang disetiap OPD.
Hal yang paling mendasar adalah kartu inventaris. Idealnya penataan aset itu berawal dari hal yang paling kecil yang harus bapak-ibu lakukan di OPD masing-masing. Contoh, setiap kali bapak-ibu membeli aset, misalnya laptop atau komputer ketika itu diberikan kepada seseorang untuk digunakan, itu seharusnya ada administrasinya. Sehingga apabila terjadi sesuatu dengan aset tersebut ketika ada pemeriksaan ada yang bertanggungjawab. Kalau itu tidak dilakukan kemudian akumulasinya menjadi menumpuk akhirnya ketika ada penertiban aset banyak yang tidak dapat terinventarisir dengan baik.

“Jangan-jangan yang pegang kendaraan dinas juga tidak punya surat penunjukkan (administrasi) penanggungjawab barang,” ungkapnya.

Jadi mulai hari ini, Saya minta kepada bapak ibu untuk mengecek kendaraan dinas yang ada di OPD, saya tidak mau dengar masih ada OPD yang tidak membayar pajak kendaraan dinas karena saya tahu setiap tahun pasti ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan.
Jangan pernah mimpi status laporan keuangan Kabupaten Bengkayang akan mendapat status laporan yang baik jika penataan aset tidak dikelola dengan baik. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Oleh karena itu untuk tahap awal ini OPD terkait harus membuat pedoman penghapusan barang terlebih dahulu. Bagaimana mau menata aset apabila kita tidak punya pedoman penghapusan.

Jangan-jangan aset yang dibeli tahun 2000 dulu yang sekarang nda tahu kemana bangkainya masih tercatat sebagai aset Pemda karena belum pernah dilakukan penghapusan. (Krisantus/Sukilah/Stella/Natalia/Humprofasin/Humpro_PPID/PPID Utama).

Apel Pembinaan PNS dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

DISKOMINFO Bengkayang, Senin 18 November 2019 Apel Pembinaan PNS dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Satu Atap Bengkayang dimulai pada Pukul 08.00 sd 09.30 Wib.

Kegiatan Apel Bulanan ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, para Pejabat Administrator, Para Pejabat Pengawas, seluruh Pelaksana, dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Petugas apel pembinaan Bulan November ini , yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang. Dengan nama-nama petugas antara lain.

  1. Perwira Apel : Hermanus, D,SH,M.AP
  2. Pemimpin : Lory, SE
  3. MC : Sesilia
  4. Pembawa Panca Prasetya Korpri : Antonius Apong, A.md
  5. Baca Doa : Suparman, SH
  6. Pembawa Baki : Fransiska Dora, A.Md

Selaku Pembina Apel Bapak Ir.H.Supriadi Asisten II Bidang Perekomian dan Kesra Sekretariat Daerah membacakan Sambutan Sekretaris Daerah antara lain point dalam sambutan tersebut yakni “melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 384 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Biokrasi, diharapkan kepada seluruh pimpinan Kementerian, Sekertariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret dengan mengidentifikasi unit kerja Eselon yang dapat disederhanakan, memetakan jabatan, menyelaraskan kebutuhan anggaran dan melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan penyederhanaan biokrasi ini”

Dalam sambutan yang dibacakan, beliau juga mengatakan bahwa Langkah penyederhanaan Biokrasi ini mungkin dilakukan terlebih dahulu disetiap Kementerian,Kemudian bertahap sampai tingkat daerah kemudian Pemerintah Pusat akan mengatur tata cara pengalihan Jabatan Fungsional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi melalui pengangkatan Inpassing/Penyesuaian ke dalam jabatan Fungsional secara khusus. (Fdr Release)