Bengkayang – Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (17/4/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan arah pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan.
Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Bengkayang Fokus Percepatan Ekonomi, SDM, dan Digitalisasi Pemerintahan Bengkayang – Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (17/4/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan arah pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan. Wabup menyampaikan, tema pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2027 adalah “Percepatan Pembangunan melalui Perluasan Akses Ekonomi, Peningkatan Kapasitas SDM, serta Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan.” Tema ini difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi digital dalam pelayanan publik. Dalam paparannya, Syamsul Rizal menargetkan sejumlah indikator makro daerah pada tahun 2027, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,42 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,7 persen, serta tingkat pengangguran terbuka di angka 2,65 persen. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan indeks reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Ia juga menekankan pentingnya penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah diminta fokus pada program yang memiliki dampak luas (high impact) dan berbasis data. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pariwisata, serta penataan aset daerah menjadi strategi utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Asisten II Setda Provinsi Kalbar Heronimus Hero, SP., M.Si menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial dalam penguatan fondasi transformasi pembangunan daerah. Ia menyoroti bahwa Bengkayang memiliki potensi strategis sebagai wilayah perbatasan, khususnya di kawasan PKSN Jagoi Babang, yang dapat dikembangkan melalui sektor pertanian pangan, hortikultura dataran tinggi, serta penguatan ekonomi lintas batas berbasis UMKM. Dalam arahannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menekankan pentingnya menjaga momentum capaian pembangunan. Pada tahun 2025, Kalbar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, tingkat kemiskinan 6,16 persen, IPM 72,09, serta tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen. Capaian ini menjadi modal penting untuk mendorong target pembangunan yang lebih tinggi di tahun 2027. Lebih lanjut, prioritas pembangunan Kalbar tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pariwisata, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan konektivitas digital, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Pemerintah provinsi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,1–7,5 persen dan penurunan kemiskinan hingga kisaran 4,82–5,82 persen. (Diskominfo Bengkayang/FM/MR/RT) #bengkayang#kalbar
Wabup menyampaikan, tema pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2027 adalah “Percepatan Pembangunan melalui Perluasan Akses Ekonomi, Peningkatan Kapasitas SDM, serta Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan.” Tema ini difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi digital dalam pelayanan publik.
Dalam paparannya, Syamsul Rizal menargetkan sejumlah indikator makro daerah pada tahun 2027, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,42 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,7 persen, serta tingkat pengangguran terbuka di angka 2,65 persen. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan indeks reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.
Ia juga menekankan pentingnya penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah diminta fokus pada program yang memiliki dampak luas (high impact) dan berbasis data. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pariwisata, serta penataan aset daerah menjadi strategi utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan. (Diskominfo Bengkayang/MR/RT/RT)
