Category: KEUANGAN

Wakil Bupati Bengkayang, Hadir Rapat Paripurna atas Nota Pengantar Bupati Bengkayang tentang Raperda LKPJ APBD Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna tentang Pandangan umum Fraksi atas Nota Pengantar Bupati Bengkayang terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. Pimpinan sidang, Ketua DPRD (Fransiskus, M.Pd)
Kamis, (10/6) 2021 di ruang sidang DPRD kab. Bengkayang.

Berikut penyampaian Pandangan umum Fraksi atas Nota Pengantar Bupati Bengkayang;

  1. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Antonius menurutnya. Terkait dengan pendapatan hasil Daerah Masih belum sepenuhnya untuk memenuhi target, maka dari itu mari saling bahu-membahu untuk meningkatkan PAD hasli Daerah lebih besar lagi. Dan khususnya kepada OPD penghasil uang
    Penegasan dari fraksi partai Gerindra meminta untuk meningkatkan semangat dan kualitas kinerjanya. dan Upaya-upaya jemput bola segera dilakukan.
  2. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Frengki Pabayo menyampaikan. Dari sisi pendapatan daerah, sebesar 906.877.477.444,07 atau 87,84% dari target 1.032.426.597.749,00 bahwa masih belum memuaskan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu fraksi partai Demokrat meminta Kepada Para OPD untuk membangun komunikasi yang baik lagi. Menurutnya masih rendahnya serapan anggaran, di karena kinerja para OPD yang masih belum maksimal dan masih loyonya dalam bekerja. Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang untuk memberi sanksi dan penegasan kepada para OPD yang masih belum mampu untuk mendukung program Pemerintah Daerah.
  3. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan dan Persatuan Indonesia, Timotius Jono menyampaikan meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, dan seluruh jajarannya untuk menangkapi terkait dengan capaian Terget dari masing-masing post Pendapat Asli Daerah(PAD) masih belum maksimal. untuk itu kami dari fraksi Partai PDIP minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang serta jajarannya untuk mengevaluasi kinerja nya masing-masing, agar apa yang kita inginkan bersama tercapai dengan baik.
  4. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Kristina Dewi, A.Md.M menyampaikan. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang dan jajarannya untuk mengkaji ulang terkait dengan penyerapan Anggaran serta menuntaskan Aset-aset Daerah yang masih belum selesai, yang mengakibatkan dari hasil penilaian Laporan pengunaan Anggaran keuangan Daerah masih Sangat Buruk. Mohon kepada seluruh OPD untuk mengoptimalkan kinerjanya.
  5. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, Sarina, S.Pd menurutnya, fraksi Partai Nasdem belum bisa memberi pandangan umum yang lebih luas, terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2020, dikarenakan, dari sisi pendapatan bahwa antara target dan realisasi terdapat selisih kurang yang menjadi bahan Evaluasi kita bersama, untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan sumber post pendapatan daerah. Fraksi Partai Nasdem mengajak kepada seluruh OPD mari wujudkan langkah-langkah perbaikan tersebut diantaranya dengan cara, Fokus pada perbaikan bidang sarana, prasarana Pertanian, Pariwisata, Koperasi UMKM, Pasar Rakyat, BUMD dan sektor pengasihan PAD lainnya.
  6. Penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Hanura Kebangsaan, Badaruddin, SH menyebut. Sehubungan dengan audit BPK RI perwakilan Kalimantan Barat atas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Bengkayang tahun anggaran 2020 masih dalam posisi unaudited atau sedang proses pemeriksaan terinci atas LKPJ Tahun Anggaran 2020, sehingga Opini atas LKPJ
    Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Belum di ketahui Hasilnya.
Sumber Foto : Adrianus Anjas

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Selasa 8 Juni 2021. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor:B/3356.16/KSP.00/70-74/05/2021 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh PIC Satgas Pencagahan Korsub Wilayah Kalimantan Barat Ibu Irawati, dengan didampingi 2 anggota tim yaitu Renta Marito dan Untung W. Kegiatan ini berlangsung selama hampir 7 jam di Aula II Lantai V Kantor Bupati Bengkayang yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bengkayang, Asisten Setda, Inspektorat Kabupaten Bengkayang, Kepala Badan dan Kepala OPD Kabupaten Bengkayang, Kepala Camat Kabupaten Bengkayang, serta Perwakilan Pimpinan Cabang BPD Bank Kalbar Bengkayang.

Sumber Foto: Diskominfo

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, SE.,MM membuka kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi dengan berpesan agar apa yang diminta oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. “Dan tentunya harapan kami perlu kerjasama kita semua, yang mulai kendor-kendor tolong dinaikkan lagi motivasi kerjanya”. Himbau Bupati Bengkayang.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat, Irawati mengatakan kalau berbicara dari 7 jenis tindak pidana korupsi sampai dengan tahun 2021 ini yang ditangani oleh KPK bahwa 66 % itu masih banyak berkutat di penyuapan. Dalam kegiatan ini juga Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III Kalimantan Barat banyak memberi masukkan ke Kepala Badan dan Kepala OPD guna mencari solusi permasalahan yang dialami serta meminta ke Kepala Badan dan Kepala OPD untuk segera menyelesaikan kendala yang dialami oleh masing-masin instansi.

Sumber Berita: Diskominfo

Bupati Minta Pengelolaan Dana BOS Digunakan Secara Transparan,Jujur dan Bertanggung Jawab

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, meminta kepada pihak sekolah yang telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SD dan SMP dapat di gunakan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Hal itu yang disampaikan Bupati pada saat melakukan Pembinaan Pengelolaan Dana BOS dua hari di Sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Bengkayang, kemarin.

Sembilan kecamatan yang menerima dana BOS, yaitu: Lembah Bawang, Samalantan, Monterado, Sungai Raya, Sungai Raya kepulauan dan Capkala, Jagoi Babang, Siding, dan Seluas, dalam waktu dan jam berbeda.

Dana BOS yang di kelola kepala sekolah bersama komite sekolah tersebut kata Bupati, hendaknya harus tau cara mengelola. Sama seperti Pengelolaan dana desa.

Gidot juga berharap pengunaan dana BOS transparan, secara terbuka. Sehingga Dana BOS yang di salurkan melalui Pemerintah baik sedikit atau banyak, dapat di ketahui semua. Sesuai dengan tujuannya yaitu, untuk membantu operasional sekolah dan non operasional sekolah, serta meringankan operasional sekolah bagi peserta didik,” ujar Bupati.