Category Umum

Bengkayang, info publik-Deputi I BNPP RI membuka acara Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Pertahanan Keamanan. 10/11/2020

Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Drs. Robert Sombolon, MPA. membuka acara Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian dari sistem pertahanan keamanan sebagai salah satu prioritas nasional di Kabupaten Bengkayang.
kegiatan yang dihadiri PJ. Bupati Bengkayang Yohanes Budiman, S.IP., M.Si bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertujuan untuk menumbuhkan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan perbatasan dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta (sishanta) dalam rangka menjaga, memelihara dan menggerakan pembangunan dikawasan perbatasan
Dalam sambutannya Pj Bupati Bengkayang menegaskan, kawasan perbatasan negara di Kabupaten Bengkayang merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding dengan negeri Serawak Malaysia Timur dengan garis perbatasan negara 76.564 KM dengan jumlah tanda batas sebanyak 182 patok.

PJ. Bupati Bengkayang juga menyampaikan kompleksitas permasalahan perbatasan adalah Insfrastruktur dan sarana prasarananya, permasalahan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta aktivitas ilegal dan pelanggaran hukum seperti penyeludupan, peredaran narkoba, barang ilegal, ilegal loging dan trafficking, oleh karenanya PJ Bupati berharap permasalahan ini menjadi concern pengawasan secara terkoordinasi, bersinergi dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat, TNI, Polri Costum Immigration Quarantine an Security (CIQS) dan Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam kesempatan yang sama Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Drs. Robert Sombolon, MPA mengatakan Perbatasan adalah persoalan politik, penyelenggara pemerintah dan komponen masyarakat, perannya tentu sesuai dengan undang-undang, dan masing masing punya tugas dan fungsi serta tanggungjawab.
Pemerintah Pusat tentu lebih banyak berperan dalam konteks pertahanan, dan unsur lainnya bertindak dalam konteks keamanan yang semuanya akan disinergikan dalam pengamanan perbatasannya ujarnya.

(kominfo bengkayang)

Pj. Bupati Bengkayang Yohanes Budiman, S.IP., M.Si membuka Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) Penumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Bengkayang diaula Jovans Bengkayang pada hari selasa tanggal 3 November 2020.

Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dengan Narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat diikuti calon wirausahawan/wirausahawati  baru Kabupaten Bengkayang.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Bengkayang mengatakan Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) Penumbuhan Wirausaha Baru ini bertujuan untuk memberi program pendidikan kecakapan hidup (life skills education) bagi masyarkat dalam penciptaan pekerjaan dan wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama Yohanes Budiman, S.IP., M.Si mengatakan bahwa Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi pengangguran adalah melalui pelatihan kewirausahaan, karena itu saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, terlebih dapat dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Bengkayang ujarnya.

Pj. Bupati Bengkayang menyampaikan Pendapat Akhir terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang pada hari selasa tanggal 3 November 2020.

Rapat Paripurna yang dihadiri Anggota DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkayang ini menyampaikan Pendapat Akhir Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Pada kesempatan ini, PJ. Bupati Bengkayang Yohanes Budiman, S.IP., M.Si. mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras DPRD Kabupaten Bengkayang dan  semua pihak demi kesempurnaan keempat Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang dan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bengkayang, Info Publik. Selasa 01-09-2020, Direktur berserta Badan pengawas ,dan para Kabag ,kasi Pdam Bengkayang menyerahkan piala dan piagam penghargaan Award BUMD 2020 kategori bintang 3 dari seluruh PDAM se Indonesia, kepada PLH Bupati Bengkayang di ruang asisten III kantor satu atap Bengkayang.

Atas nama PDAM Bengkayang mengucapkan terima kasih kepada “pendiri” PDAM Bengkayang , para direktur yang sebelumnya, dan kepada Bapak PLH Bupati ketua badan pengawas berserta jajaran , segenap masyarakat khususnya pelanggan PDAM Bengkayang atas dukungan saran dan keritik sehingga mendapat penilaian baik dari pihak panitia penyelenggara. sehingga pada tanggal 27/8/2020 PDAM Kabupaten Bengkayang diberikan penghargaan TOP BUMD AWARDS 2020 di Jakarta, dari 200 BUMD yang ikut seleksi dan presentasi.(fb.PDAM Bengkayang)

• 

DISKOMINFO KABUPATEN BENGKAYANG – Kamis, 5 Desember 2019 bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimatan Barat, sejumlah pemerintah daerah, SKPD di Kalbar dan lembaga pelayanan publik lainnya hadir dalam acara “PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019”

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) pusat kepada Pemda/pemkot, SKPD dan lembaga pelayanan publik yang ada di provinsi itu dapat mendorong penyajian data yang lebih akurat sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

“Hari ini sejumlah pemerintah daerah, SKPD di Kalbar dan lembaga pelayanan publik lainnya mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi dari KIP pusat. Saya harap penghargaan ini dapat menjadi acuan bagi kita untuk bisa menyajikan data yang akurat dalam mendukung informasi yang diberikan,” kata Sutarmidji saat membuka kegiatan Bakohumas Kalbar 2019 dan penganugrahan keterbukaan informasi badan publik se-Kalbar yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis.

Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat bisa mengakses semua informasi yang diperlukan. Namun untuk informasi tertentu harus melalui prosedur dalam mendapatkannya.

Ditempat yang sama, Ketua KIP Kalbar, Syarif Muhammad Herry mengatakan, berdasarkan penilaian yang dilakukan KIP pusat, Kalbar meraih predikat Badan Publik Informatif untuk kategori pemerintah provinsi se-Indonesia.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian objektif dari para penilai yang turun langsung ke lapangan dan KIP menilai upaya pemprov Kalbar dalam memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat baik.

“Ini tentu merupakan komitmen yang kuat dari Gubernur Kalbar untuk menjalankan UU KIP ini,” katanya.

Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik SE-KALIMANTAN BARAT Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang mendapatkan Peringkat 4  pada Kategori Pemerintah Kab/Kota sebagai Badan Publik Informatif.

• 

Ada beberapa Kategori Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik SE-KALIMANTAN BARAT Tahun 2019 ini yaitu :

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota :

Peringkat 1: Pemerintah Kabupaten Sanggau

Peringkat 2: Pemerintah Kabupaten Mempawah

Peringkat 3: Pemerintah Kota Singkawang

Peringkat 4: Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Peringkat 5: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Kategori OPD Provinsi Kalbar :

Peringkat 1: BALITBANG PROV. KALBAR

Peringkat 2: DINAS PERKIM LH PROV. KALBAR

Peringkat 3: DINAS PERKEBUNAN PROV. KALBAR

Peringkat 4: RSUD dr. SOEDARSO PONTIANAK

Peringkat 5: DISPERINDAG PROV. KALBAR

Peringkat 6: DINAS SOSIAL PROV. KALBAR

Peringkat 7: DINAS PERPUSTAKAAN PROV. KALBAR

Peringkat 8: DINAS KELAUTAN PROV. KALBAR

Peringkat 9: DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR

Peringkat 10: DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR

Kategori Perguruan Tinggi :

Peringkat 1: IAIN PONTIANAK

Peringkat 2: POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Peringkat 3: POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

Peringkat 4: UNIV. PANCA BAKTI PONTIANAK

Peringkat 5: IKIP PGRI PONTIANAK

Kategori Lembaga Non struktural :

Peringkat 1: KOMNAS HAM PERWAKILAN KALBAR

Peringkat 2: OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALBAR

Peringkat 3: KOMISI YUDISIAL KALBAR

 KATEGORI BUMD:

Peringkat 1: PDAM TIRTA KHATULISTIWA, PONTIANAK

Peringkat 2: PT. JAMKRIDA KALBAR

Peringkat 3: PT. BANK KALBAR

Kategori Lembaga Yudikatif :

Peringkat 1: PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Peringkat 2: PENGADILAN AGAMA SINTANG

Peringkat 3: PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Peringkat 4: PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Peringkat 5: PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Kategori Lembaga Penyelenggara Pemilu :

Peringkat 1: BAWASLU KOTA PONTIANAK

Peringkat 2: BAWASLU PROV. KALBAR

Peringkat 3: BAWASLU KAB. KAPUAS HULU

Kategori Lembaga Legislatif :

Peringkat 1: DPRD PROV. KALBAR

BADAN PUBLIK YANG MEMENUHI KUALIFIKASI INFORMATIF:

Kategori Pemerintah Kab/Kota:

– PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

 Kategori OPD Prov. Kalbar:

– DINAS PENDIDIKAN PROV. KALBAR

– BKD PROV. KALBAR

– DISNAKERTRANS PROV. KALBAR

– BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

– DINAS PEMBERDAYAAN MASY DESA PROV. KALBAR

– BPKPD PROV. KALBAR

– BIRO KESRA SETDA PROV. KALBAR

– BIRO ADM. PENGADAAN BARANG & JASA PROV. KALBAR

– BIRO ASET PROV. KALBAR

– INSPEKTORAT PROV. KALBAR

Kategori Lembaga Yudikatif:

– PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

– PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

– PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG – PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Bengkayang – Sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan Bupati, Pemerintah Kecamatan memainkan peran besar dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga ditingkat desa. Inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Bimtek Pemantapan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan oleh Pemkab melalui Bagian Pemerintahan Setdakab Bengkayang, Rabu (6/11/2019) di Aula II Lantai V Kantor Bupati Bengkayang.

Kabag Pemerintahan, Yohanes Atet, M.Si selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyebutkan sedikitnya ada tiga (4) agenda yang dibahas dalam Bimtek tersebut. Yakni, pertama, peran PTSP dalam implementasi Online Single Submission (OSS) ditingkat kecamatan dengan narasumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kedua, penyelenggaraan administrasi kependududukan di Kecamatan (Disdukcapil). Ketiga, persiapan kecamatan menyambut sensus penduduk 2020 mendatang (BPS). Keempat, peran kecamatan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkades serentak (DPMPDPDT).

Sementara itu, untuk memperoleh kinerja yang maksimal dan bersih, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkayang, Obaja, SE.,M.Si mengatakan bahwa aparatur harus terus menerus mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Ada tiga hal.pokok yang mesti ditanam dalam benak aparatur guna menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud tersebut, yakni menumbuhkan nasionalisme yang tinggi, karakteristik yang bagus, mampu menganalisis serta mampu memanejemen organisasi.

“Jika hal yang sudah disebutkan tadi dapat kita tanam dalam diri kita (aparatur) maka pelayanan publik akan berjalan dengan baik,” jelas Obaja. (Sumber : PPID Sekretariat Daerah (Humas dan Protokol Bky).

Bengkayang– Plt. Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos membuka kompetisi bola voli memperebutkan Piala Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan menyaksikan langsung pertandingan perdana antara Tim Pengurus DWP versus DWP DPRD di Lapangan Voli Kantor Camat Bengkayang, Jumat (1/1/2019).

Kompetisi bola voli ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-20 DWP Bengkayang. Sesaat sebelum pertandingan, anggota dan pengurus DWP melakukan senam ditempat yang sama.

Berdasarkan laporan panitia HUT, kompetisi ini diikuti oleh 15 Tim dari masing-masing instansi dengan memperebutkan Piala Bergilir Ketua DWP dan Piala tetap. Kegiatan ini dimulai tanggal 1 Nopember dan berakhir 12 Nopember 2019 dengan  bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi antar anggota DWP serta Saling mengenal dan menerapkan pola hidup sehat anggota Dharma Wanita.(fdr/release)

BENGKAYANG, Selasa, 1 Oktober 2019, ASN dan Honorer dilingkungan Pemkab Bengkayang beserta Forkompinda menggelar Apel memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Kantor Bupati. Bertindak sebagai Pembina, Plt. Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, S.Sos.

 

Kabar soal meninggalnya BJ Habibie disampaikan oleh Kepala RSPAD Dr Terawan, Rabu (11/9/2019). “Benar, pukul 18.05 WIB,” ujarnya.

Cucu keponakan BJ Habibie, Melanie Subono, juga mem-posting soal kepergian BJ Habibie di akun medsosnya. Berikut ini tulisan yang diunggah Melanie Subono:

Eyang … SAMPAI JUMPA DI KEABADIAN … Senangnya dah bisa ngelepas kangen sala eyang puteri, bisa berdua dua an lagi… Kita disini ikhlas asal eyang bahagia — SELAMAT JALAN — –

Terimakasih sudah membuat Indonesia jauh lebih baik, terimakasih sudah mengajarkan saya jadi PEJUANG , kalo bahasa eyang “PEMBERONTAK” –

Love you –

113 Warga Binaan Rutan Klas II B Bengkayang Terima Remis

Bengkayang,Lumar – Momen peringatan Kemerdekaan RI Ke-74 2019 ini sebanyak 113 Warga Binaan Rutan Klas II B Bengkayang mendapat Remisi Umum dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan langsung oleh Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, M.Pd, Sabtu (17/8) di Lumar.

Pemberian Remisi Umum ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Remisi atau pengurangan pidana ini sendiri diberikan bagi narapidana dan anak yang untuk sementara harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan khusus anak maupun Rumah Tahanan Negara.

Dalam sambutannya Menkum HAM yang dibacakan, Bupati, dijelaskan, Remisi yang diberikan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak warga binaan, tetapi lebih dari itu merupakan apresiasi terhadap warga binaan yang berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan kompetensi diri.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa Lapas/Rutan memiliki aset dan potensi yang luar biasa untuk mendukung berjalannya kegiatan yang bersifat massal, seperti kegiatan ekonomi kreatif yang didalamnya terdapat potensi industri kreatif. Lebih jauh lagi, Lapas/Rutan harusnya dapat dijadikan sebagai institusi yang mampu menyiapkan masyarakat tangguh, terampil dan memiliki produktivitas tinggi yang dapat menunjang pembangunan nasional.

Terakhir, Menkum HAM mengajak jajaran pemasyarakatan menjadikan momen kemerdekaan ini untuk meningkatkan kinerja, integritas, profesionalisme dan komitmen yang kuat dalam menjaga nama baik lembaga pemasyarakatan.