Category Informasi Publik

Bengkayang – Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan, Desa dan Kelurahan tahun 2024 bertempat di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang pada Selasa (3/12/2024).

Kegiatan sosialisasi KIM ini merupakan implementasi dari program Kemenkominfo (atau sekarang Komdigi) yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Bupati Bengkayang dalam sambutannya berharap peran KIM dimasyarakat dapat menjadi jembatan informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi”, tutur Bupati dalam sambutannya.

Sampai tahun 2023 KIM di Kabupaten Bengkayang yang sudah terbentuk sebanyak 1 KIM Kecamatan dan 11 KIM Desa. Untuk mendorong terbentuknya KIM tersebut, Bupati Bengkayang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Pedoman/Rujukan Untuk Membangun Masyarakat Informasi Yang Mendukung Pembangunan Kabupaten Bengkayang Menuju Bengkayang Smart Regency.

“Saya mengajak bapak / ibu Kepala Desa dapat mendukung serta melaksanakan apa yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan-undangan secara bersama-sama”, ajak Bupati Bengkayang.

Dalam sosialisasi ini bertindak selaku Narasumber kegiatan diantaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang. Adapun berdasarkan laporan ketua panitia pada kegiatan ini pesertanya terdiri dari 17 orang Camat, 2 Kelurahan, 32 Kepala Desa dan 12 Ketua KIM Desa yang sudag terbentuk sebelumnya. (Diskominfo Bengkayang)

Pontianak – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang menghadiri dan mempresentasikan terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 se-Kalimantan Barat bertempat di Ruang Audio Visual Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat sesuai Surat Ketua KI Prov.Kalbar Nomor : 082/B-Monev/KI.Kalbar/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Undangan dan Jadwal Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2024 pada Jum’at (6/12/2024).

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Prov.Kalimantan Barat.

Selain PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, juga hadir dalam presentasi pada hari yang sama diantaranya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkayang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang, Perumdam Air Minum Tirta Bengkayang, dan Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.

Presentasi merupakan bagian dari tahapan akhir Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk melihat lebih dalam Implementasi dari Komitmen,koordinasi dan Inovasi (KKI) Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi yang menjamin akses publik terhadap Informasi yang dikuasai Badan Publik. (Diskominfo Bengkayang/IC)

Bengkayang – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkayang, Drs. H. Manto. M.Si., menggelar rapat terbatas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang bersama dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) bertempat di Ruang Rapat Bupati pada Kamis (26/9/2024).

Rapat terbatas ini bertujuan untuk mengkoordinasikan terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh Pjs. Bupati kedepannya. Mengutip dari arahan Pjs. Bupati, nantinya Diskominfo dan Bagian Prokopim dapat bekerja sama dalam hal pendokumentasian dan publikasi kegiatan pemerintahan. Salah satu yang ditekankan beliau adalah publikasi disosial media pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Pjs. Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dan Kepala Bagian Prokopim siap memfasilitasi kegiatan pemerintahan sesuai arahan yang disampaikan oleh Pjs. Bupati Bengkayang. (Diskominfo Bengkayang/IC)

Bengkayang – Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa Tahun 2024 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Bengkayang Lantai V pada Kamis (16/5/2024).

Rakor tata kelola PPID tahun ini dibuka oleh Bupati Bengkayang yang dalam hal ini di wakili oleh staff ahli Bupati Bengkayang Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ir. Magdalena, MM Kegiatan ini dihadiri oleh 44 Badan Publik, 10 Kepala Bagian Setda Kabupaten Bengkayang dan tidak kurang dari 21 Kepala Desa atau yang mewakili di Kabupaten Bengkayang.

Dalam sambutannya, Ir. Magdalena, M.M., menyampaikan 6 asas yang harus dipedomani dalam melaksanakan pelayanan informasi yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Melalui ke-6 asas tersebut merupakan landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

“Dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan”, tutur Ir. Magdalena, M.M., dalam sambutannya.

“Itu menjadi dasar PPID harus mampu menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat”, tuturnya menambahkan.

Tentunya dengan keterbukaan informasi publik yang tersedia secara lengkap dan mudah diakses dari sumber yang resmi akan mendukung penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Beliau juga berpesan setidaknya 3 hal kepada peserta yang ikut dalam rapat tata kelola PPID kali ini pertama, setiap organisasi kepala perangkat dan pemerintahan desa dapat bekerja optimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga pelayanan informasi dan Publikasi lebih optimal. Kedua, setiap PPID segera memperbaharui Daftar Informasi Publik tahun 2024 dan mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan pada perangkat daerah kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku PPID Utama. Ketiga, para Kepala Desa dapat segera membentuk PPID ditingkat Pemerintah Desa.

Pada Rakor Tata Kelola PPID dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa 2024 ini diisi oleh 3 narasumber yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, Aleksius, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat Marhasak Reinardo Sinaga, S.H., dan narasumber ketiga Wiwin Sutiana, S.T., dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. (Diskominfo Bengkayang)

“Melalui Budaya Keterbukaan Informasi Badan Publik, Kita Wujudkan Kalbar yang Informatif dan Demokratis”.

Bengkayang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkayang melakukan audiensi bersama Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis, S.E., M.M. didampingi Sekretaris Diskominfo Bengkayang Bapak Marsindi, S.E., M.M., Kabag Prokopim Bapak Sutrisno, M.Pd, serta Kabid Informasi Publik Diskominfo Bengkayang Ibu Mely Bethsiana Marpaung, S.Akun. Audiensi diselenggarakan di Ruang Rapat Kecil Kantor Bupati Bengkayang, Jumat (1/3/2024).

PWI Kabupaten Bengkayang sendiri merupakan organisasi yang sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang. Kali ini merupakan audiensi pertama kali dengan Bupati Bengkayang sejak terdaftar per 12 Februari 2024.

Yulizar selaku Ketua PWI Kabupaten Bengkayang mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bengkayang yang sudah bersedia hadir dalam audiensi. Rinto selaku Sekretaris PWI Kabupaten Bengkayang juga menyampaikan beberapa langkah dan program PWI kedepan yang akan bersinergi dengan Pemkab. Bengkayang.

Bupati Bengkayang menyambut baik hal tersebut dan menyampaikan pesan agar PWI Kabupaten Bengkayang dapat menjadi organisasi yang bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik serta kedepannya dapat membuat pelatihan Jurnalistik dengan berkolaborasi bersama perangkat daerah terkait. (Diskominfo Bengkayang/FM)

Pontianak – Persiapan pembukaan PLBN Jagoi Babang yang rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat ini, dimulai dengan kunjungan dari Menkopolhukam dan Mendagri pada 13 Desember 2023. Hal ini disampaikan Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M pada acara Tribun Pontianak Official Podcast (Triponcast), Senin (4/12/2023) di Ruang Podcast Tribun Pontianak.

Menjadi narasumber Triponcast, Bupati Bengkayang jabarkan Persiapan Pembukaan PLBN Jagoi Babang serta pembangunan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bengkayang. “Nanti akan ada Kunker dulu dari Bapak Menkopolhukam dan Mendagri pada tanggal 13 Desember 2023 dan dari situ akan melaporkan kepada Presiden bahwa sudah siap untuk diresmikan mungkin pada awal tahun 2024. Hanya tinggal menunggu peresmian oleh Bapak Presiden saja. Semua sudah siap dan dari kami Pemkab Bengkayang itu hanya membangun Heli Pad dan itupun sudah hampir 100 persen jadi, termasuk dengan jalan alternatif,” jelas Bupati Bengkayang.

Bupati Bengkayang juga menyampaikan terus melakukan pemantauan secara langsung setiap minggunya. “Jadi baik itu di Wisma Indonesianya maupun di Pos Lintas Batas Negaranya itu dibangun rumah adat orang Jagoi, termasuk nanti gerbangnya itu berbentuk Rumah Panjang diatasnya, jadi semua sentuhan lokal,” jelas Bupati Bengkayang.

Selain itu, disekitar PLBN Jagoi Babang juga dijelaskannya telah dibangun 10 unit tempat untuk UMKM, dan sejak dimulainya pembangunan selama 5 bulan sudah menunjukan adanya kenaikan dampak ekonomi masyarakat sekitar. Dan juga SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) untuk memenuhi kebutuhan air bersih disana.

“Tentu semuanya ini sudah kita persiapkan, termasuk juga kepada para investor akan kita promosikan, jadi ini penting dan akan kita selesaikan,” tutup Bupati Bengkayang. (Diskominfo Bengkayang/KS/EP/IC/FM)

Bengkayang – Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia melaksanakan kegiatan visitasi apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023 di Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang yang bertempat di Aula Desa Cipta Karya pada Senin (30/10/2023).

Kegiatan visitasi ini dihadiri oleh Tim Penilai diantaranya bapak Gede Indrayana, Komisioner Komisi Informasi Republik Indonesia, E.P Riyanto dari kementerian Desa dan Rahmad Hidayat Lubis dari Bappenas.

Tim penilai didampingi oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat diantaranya Ketua KI Kalimantan Barat, Lutfi Faurusal Hasan, dan Komisioner KI Kalimantan Barat Sabinus Matius Melano. Tampak pula Sekretaris Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat serta Perwakilan Dinas Kominfo Kalimantan Barat.

Apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023 ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat yang melibatkan 34 Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia yang diikuti oleh 116 Desa dari 26 Provinsi yang berdasarkan dari KI Provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 14/KEP/KIP/X/2023 tentang Nominasi Nama-nama Desa yang masuk tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa dan Desa Cipta Karya menjadi salah satu dari 116 Desa yang direkomendasikan.

Pada tahap visitasi ini, Kepala Desa Cipta Karya Benyamin Kelvin memaparkan indikator-indikator yang terkait dengan pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui PPID Desa.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas PMD Kabupaten Bengkayang melalui sekretaris Dinas, Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Publik, Camat Sungai Betung dan Kapolsek Sungai Betung sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dalam mendorong keterbukaan informasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Diharapkan kedepannya desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkayang dapat meningkatkan standar pelayanan publik dengan lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (Diskominfo Bengkayang/KS/IC/AA)

Bengkayang – PPID Utama Kabupaten Bengkayang mengucapkan Selamat kepada PPID Desa Cipta Karya terpilih sebagai Nominasi Desa Yang Masuk Tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023 dari Provinsi Kalimantan Barat mewakili Wilayah Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 14/KEP/KIP/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Nominasi Nama-Nama Desa Yang Masuk Tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023.

Melalui Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat mendorong Desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkayang menjadi Desa yang terbuka sehingga menuju Desa Anti Korupsi sebagaimana Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/3698/DKM.01. 02/80-84/06/2023, tanggal 23 Juni 2023 hal Tindaklanjut Pelaksanaan Replikasi Percontohan Desa Antikorupsi. (Diskominfo Bengkayang/IS)

Pontianak – Direktorat Pengembangan Pitalebar dibawah naungan Kemenkominfo RI menyelenggarakan Training of Trainer bagi SDM (Supervisor & Calltaker) Call Center 112 dengan fokus meningkatkan kualitas Layanan Panggilan Darurat 112 pada 16-17 Maret 2023. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Pontianak ini mengundang 22 Diskominfo diseluruh Indonesia dengan 7 diantaranya dari Diskominfo di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Diskominfo Bengkayang.

Acara dibuka oleh Dit. Pengembangan Pitalebar dengan menghadirkan narasumber yaitu Plh. Kadiskominfo Provinsi Kalimantan Barat, D. Zamroni; Kabid IKP Diskominfo Kota Singkawang, Fredrik MH. Situmeang, S. Kom; Tim Trainer dari 168 Solution Ibu Lusi dan Ibu Yuli; dr. Sukarta selaku Trainer Medis; Dan Penyedia Jasa Call Center Layanan Panggilan Darurat 112, PT. Jasnita dan PT. Digital Sandi Informasi.

Koordinator Infrasus Pitalebar Bapak Harapan Takaryawan menjelaskan, Kementerian Kominfo mempunyai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Pos, Penyiaran, dan Telekomunikasi. Salah satu kebijakan yaitu menyediakan nomor panggilan khusus atau emergency call. Nomor 110 digunakan oleh Kepolisian, 119 oleh Kemenkes, 113 oleh Damkar, 115 oleh Basarnas, dan 117 digunakan oleh BNPB untuk penanganan bencana yang saat ini digunakan juga oleh gugus tugas penanganan Covid-19. “Saat ini Kemkominfo melakukan pelatihan yaitu dalam bentuk Pelatihan SDM Call Center 112 yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Call Center 112 khususnya Supervisor dan Operator (Agent Call Taker).” Jelasnya

Salah satu Trainer dari 168 Solution (Ibu Lusi), memberikan pelatihan bagi Calltaker atau Penerima Telepon Layanan Darurat seperti tugas dan tanggungjawab sebagai Calltaker dan Dispatcher (OPD terkait), tata cara menangani berbagai emergency call, dan Management kinerja yang ideal di masing-masing daerah.

Pelatihan khusus bagi para Supervisor dan Calltaker ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi perwakilan wilayah yang sudah memiliki Layanan Darurat 112 serta bagi wilayah yang belum memiliki Layanan Darurat 112 dapat menjadi bekal wawasan akan pentingnya Layanan Darurat di suatu wilayah.

Sebagai dasar pelatihan Call Center 112 ini, Kominfo telah mengeluarkan Pedoman Teknis Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 dan juga bertugas melakukan supervise dan pelatihan SDM. (Diskominfo Bengkayang/FM – Sumber foto : Ditjen PPI Kominfo)